Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin agar pajak untuk film dalam negeri dapat ditekan hingga nol persen. Hal ini bertujuan untuk memajukan perkembangan industri film lokal. Niat Presiden ini disampaikan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik kepada para wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/2/2011).
"Ini (pajak nol persen) perintah Presiden. Secara political will, arahnya ke sana," kata Jero.
Usulan ini, sambung Jero, sudah dibahas bersama Kementerian Keuangan. Namun, hingga kini masih belum ada keputusan. Kendati demikian, Jero mengatakan, surat keputusan terkait hal ini dapat keluar sebelum Hari Perfilman Nasional yang jatuh pada 30 Maret mendatang.
Sebelumnya, Jero pernah mengatakan, pajak dan bea yang dibayarkan film impor lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan untuk sebuah produksi film nasional. Karena itu, pihaknya dan Kementerian Keuangan merumuskan keringanan pajak dan bea untuk film nasional.
"Sebagai perbandingan, film impor itu kena pajak Rp 50 juta untuk satu film. Tapi film nasional yang biaya produksinya Rp 5 miliar, kena pajak Rp 500 juta. Ini enggak fair, masa untuk bangsa sendiri enggak fair," jelasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar